BPK Minta DKI Tindaklanjuti Aset Rp 10 T yang Belum Ditemukan

Kantor BPK (photo antar)
Menara Post - Jakarta – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI, Syamsudin mengatakan ada aset milik Pemprov DKI senilai Rp 10 triliun yang harus ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Pasalnya, keberadaan aset itu belum ditemukan meski tercatat dalam pendataan aset DKI.

“Kalau dua atau tiga tahun lalu, ada hasil sensus aset. Pemprov DKI harus menindaklanjuti aset sekitar Rp 10 triliun karena keberadaannya belum ditemukan,” kata Syamsudin seusai acara media workshop di Kantor BPK Perwakilan DKI, Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Kamis (26/10).

Untuk itu, kata dia, Pemprov DKI harus menelusuri aset-aset yang berbentuk tanah dan bangunan itu. Pasalnya pada audit keuangan daerah tahun anggaran 2017, hasil tindak lanjut aset tersebut akan menjadi bahan koreksi BPK terhadap permasalahan aset di DKI.

“Nanti setelah ditelusuri hasilnya seperti apa kita akan lihat. Sampai saat ini, kita belum tahu secara persis hasilnya seperti apa. Karena belum ditemukan barangnya. Ini yang masih ditelusuri oleh tim Pemprov DKI,” ujarnya.

Jika dalam penelusuran ada aset yang hilang, maka harus diproses sesuai ketentuan untuk dilaporkan hilang dan dihapuskan dari data aset milik DKI. Untuk penelusuran aset tersebut, BPK tidak memberikan tenggat waktu secara khusus pada Pemprov DKI.

Namun ia mengharapkan Pemprov DKI dapat menyelesaikannya secepat mungkin, agar memudahkan pemeriksaan. “Kalau kami lebih cepat lebih baik. Supaya segera ditindaklanjuti,” tukasnya.