Gugatan Warga Bukit Duri Dikabulkan, Pemprov DKI Wajib Bayar Rp 1,7 Triliun

Surat ID - JAKARTA – Gugatan class action yang diajukan korban penggusuran warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, terhadap Pemprov DKI Jakarta, dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (25/10). Pemerintah DKI diputus dengan sanksi membayar ganti rugi seniliai Rp1,7 Triliun.
Penggusuran bukit duri
“Tergugat telah lalai karena tidak mengindahkan ketentuan undang-undang, sehingga unsur pelanggaran hukum telah terbukti,” ucap Hakim Ketua, Mas’ud saat membacakan putusan.

Hakim Mas’ud lalu menjelaskan bahwa tanggal 12 Januari 2016, Pemprov DKI Jakarta melaksanakan proyek normalisasi Kali Ciliwung. Kemudian, pada 18 Desember 2016, Pemprov DKI mengeluarkan surat peringatan pertama agar warga membongkar sendiri bangunannya.
Warga bukit duri mengikuti sidang
Dalam hal ini, Majelis Hakim tidak menganggap Pemprov DKI salah saat melaksanakan proyek normalisasi Kali Ciliwung demi menanggulangi banjir. Namun, Majelis Hakim menilai ada pelanggaran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta karena tidak pernah melakukan musyawarah perihal ganti rugi.

“Hal ini menyalahi hak-hak dari para penggugat. Dan tergugat pun tidak mengindahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang terkait sehingga menimbulkan kerugian bagi para penggugat atau warga,” ucap Mas’ud.

Vera W.S Soemarni, kuasa hukum warga Bukit Duri, mengatakan bahwa sejak awal ada pelanggaran yang dilakukan Pemprov DKI. “Dengan dikabulkannya gugatan warga, juga sekaligus mematahkan stigama bahwa mereka yang tinggal di pinggir kali bukan berarti penyerobot lahan negara,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, pada saat Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, warga Bukit Duri, Jakarta Selatan yang berada di pinggir Kali Ciliwung digusur tanpa ada ganti rugi. Mereka yang tidak terima tempat tinggalnya digusur, menggugat Pemprov DKI ke PN Jakarta Pusat.

Gugatan dilayangkan karena warga merasa tidak pernah diajak berdialog perihal proyek normalisasi Kali Ciliwung. Selain itu, warga juga mengklaim tanah yang didiaminya bukan tanah negara, namun Pemprov DKI Jakarta tidak pernah mendiskusikan uang kerahiman untuk setiap bangunan yang digusur.