Pemkab Indramayu Berjanji Berikan Tunjangan Daerah Untuk Pegawai Honorer

 RING SATU -INDRAMAYU – Pemerintah Kabupaten Indramayu berjanji akan memberikan perhatian penuh bagi para pegawai atau tenaga honorer. Bentuk perhatian dengan mengalokasikan anggaran di APBD dalam bentuk tambahan kesejahteraan bagi mereka.
“Kita akan berupaya agar honorer mendapat tunjangan daerah,” kata Wakil Bupati Indramayu, Supendi, saat kegiatan pembinaan aparatur pemerintah kecamatan dan desa serta lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Haurgeulis dan Gantar, Kamis (27/9).
PEMBINAAN APARTUR: Wabup Indramayu Supendi memberikan pembinaan kepada aparatur pemerintah kecamatan dan desa serta lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Haurgeulis dan Gantar, Kamis (27/9).

Pemkab, sambung dia, tak menampik peranan para tenaga honorer yang bekerja di lingkungan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan serta SKPD lainnya. Di tengah kekurangan PNS, kinerja mereka sangat membantu dalam mendukung serta menyukseskan program pembangunan daerah.

Bahkan sebagian besar mereka sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun meski penghasilannya tidak manusiawi. Padahal sama halnya dengan PNS, para tenaga honorer juga dibebani tanggungjawab untuk melaksanakan tugas dengan baik serta profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Mereka juga menjadi eksekutor dalam pencapaian target meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintahan daerah. Karena itu, Wabup Supendi sangat mendukung langkah dan upaya yang dilakukan para tenaga honorer dalam menuntut haknya.

Salah satunya mendesak pemerintah pusat untuk mengangkat honorer K2 menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasalnya, selama ini pemerintah daerah tersandera Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2005, yang melarang pengangkatan honorer K2.
[ads-post]
“Ini yang membuat pemerintah daerah dilematis. Di era otonomi daerah, namun tidak bisa mengangkat CPNS sendiri. Kewenangan pengangkatannya diatur pemerintah pusat,” terang dia.

Wabup Supendi menjelaskan, pengalokasian tunjangan daerah kepada para tenaga honorer sangat mungkin diwujudkan. Hal ini menyusul tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap pembangunan infrastruktur publik mulai berkurang.

Seperti contohnya betonisasi jalan kabupaten. Sejak selama kepemimpinannya bersama Bupati Indramayu Anna Sophanah, betonisasi jalan kabupaten di Bumi Wiralodra dilakukan secara masif dengan menelan biaya yang sangat besar.

“Sekarang alhamdulillah, seperti yang bisa masyarakat rasakan. Mayoritas jalan kabupaten sudah dibeton. Kalaupun masih ada yang belum, panjangnya tidak seberapa. Jadi alokasi anggarannya bisa dialihkan ke yang lain,” kata dia.

Meski demikian, Supendi meminta baik ASN maupun tenaga honorer untuk terus bersinergi dan meningkatkan kinerja. Sinergitas diperlukan agar program maupun visi-misi yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat direalisasikan dengan baik. Tepat sasaran, tepat waktu dan tujuan.  Sedangkan peningkatan kinerja menjadi mutlak seiring tuntutan masyarakat yang meninginginkan pelayanan birokrasi lebih prima dan profesional. 

Salah satunya mendesak pemerintah pusat untuk mengangkat honorer K2 menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).